pwipamekasan.or.id | Pers sehat menjadi kunci tegaknya pilar demokrasi. Tanpanya, demokrasi di Indonesia nyaris sulit bertahan di era mudah merebaknya informasi hoaks saat ini.
Begitulah pandangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Pamekasan Tahun 2026, Senin (10/2/2025).
Dalam kegiatan yang ditempatkan di Mandhapa Aghung Ronggosukowati itu, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam berhalangan hadir dan diwakili Khoyrul Umam Syarif.
“Kita butuh penjabaran evaluasi RKPD Kabupaten Pamekasan 2025 secara global untuk menjadi pijakan pembahasan RKPD Kabupaten Pamekasan 2026,” ujar jurnalis Kabar Madura itu memulai pandangannya.
Dijelaskan, dalam catatan PWI Pamekasan selama lima tahun terakhir, terdapat tujuh media siber tumbuh berkembang di Kabupaten Pamekasan.
“Bersama media siber lainnya, mereka tergabung di konstituen Dewan Pers, yaitu Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Ini organisasi owner perusahaan pers,” urai Umam—panggilan akrab Khoyrul Umam Syarif.
Namun, paparnya, tak semua media siber tersebut bisa “berbuah” hingga matang. Dua media tumbang. Sisanya terseok-seok dalam menghadirkan berita penting ke publik.
“Hal itu disebabkan oleh perusahaan pers yang menaungi media siber tersebut kurang sehat, sehingga berdampak ke kesejahteraan wartawan yang berkarya di dalamnya,” ungkap pemuda jebolan Pascasarjana Unisma Malang itu.
Karenanya, dalam pandangan PWI Pamekasan, kesehatan perusahaan pers penting juga menjadi atensi pemerintah daerah. Perusahaan pers harus sehat guna melahirkan produk pers yang sehat.
“Suntikan anggaran terhadap instansi terkait yang bersinggungan dengan perusahaan pers penting ditingkatkan. Jangan sampai dikurangi,” tegas Umam Syarif sembari tersenyum dan melirik Plt Kepala Diskominfo Pamekasan Taufikurrachman.
Sejauh ini, tekannya, media pers telah membantu pemerintah melalui pemberitaan yang positif, inspiratif dan mendidik publik.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan Sigit Proyono menegaskan, semua pandangan peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 ditampung.
Selanjutnya, terang Sigit, akan digodok oleh tim perumus. Termasuk pandangan dari PWI Pamekasan. (*)
